TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borneo, Jalan Merdeka, Pontianak, Sabtu 9 Agustus 2025. Acara ini mengangkat tema “Pengawasan Keberadaan Warga Negara Asing Dalam Mendukung Iklim Pariwisata Kalbar” dan dihadiri puluhan peserta dari perwakilan hotel di seluruh kabupaten/kota Kalbar. FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pihak perhotelan, kepolisian, dan instansi terkait agar pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) berjalan efektif, tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang. Ketua BPD PHRI Kalbar, Edi Chandra, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi dunia pariwisata. Menurutnya, keberadaan orang asing memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, terutama melalui sektor hotel dan restoran. Namun, tanpa pengawasan yang baik, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah. “Kami mengapresiasi acara sosialisasi ini karena keberadaan orang asing sangat berpengaruh pada ekonomi pariwisata. Namun, jika tidak dikontrol, bisa memunculkan persepsi negatif. Apalagi pintu masuk ke Kalbar ada beberapa, dan dari Jakarta kita tidak bisa langsung memantau. Sosialisasi pelaporan dari pihak hotel sangat dibutuhkan,” ujar Edi. Edi menambahkan, PHRI Kalbar akan menjalin komunikasi aktif dengan pihak kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan data wisatawan, khususnya WNA, tercatat dengan akurat. “Jumlah wisatawan mempengaruhi kebijakan daerah, jadi data yang akurat sangat penting,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kasi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Kalbar, AKP Waris Praba, menegaskan pentingnya sinergi antara pihak kepolisian dan industri perhotelan. “Kami akan bekerja sama dengan pihak hotel agar setiap pelaporan WNA yang menginap atau berkunjung ke Kalbar segera dilaporkan" "Tujuannya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan melindungi WNA itu sendiri. Wisatawan yang datang membawa dampak positif, jangan sampai ada dampak buruk,” ujarnya. Menurut Waris, laporan keberadaan WNA bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tetapi juga untuk memastikan wisatawan mendapatkan perlindungan penuh selama berada di Kalbar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PHRI Kalbar, Thomas, menyampaikan bahwa pelaporan keberadaan orang asing sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak hotel sesuai ketentuan undang-undang. Namun, ia berharap mekanisme pelaporan bisa disederhanakan. “Undang-undang pelaporan orang asing sudah dijalankan semua. Mungkin sekarang pihak kepolisian meminta peningkatan pengawasan. Kami sebagai pengusaha berharap mekanismenya tidak membebani" "Laporan yang sudah disampaikan ke imigrasi sebaiknya terhubung langsung ke kepolisian,” jelas Thomas. FGD ini berlangsung interaktif, di mana para peserta saling berbagi pengalaman dan masukan terkait kendala di lapangan. Beberapa pengelola hotel mengungkapkan tantangan teknis, seperti perbedaan format pelaporan dan kendala jaringan internet di daerah. Melalui forum ini, PHRI Kalbar berharap seluruh pihak dapat membangun sistem pelaporan WNA yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Dengan demikian, keamanan dapat terjaga, dan pariwisata Kalbar tetap berkembang secara positif. (Editor: Syahroni | Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul PHRI Kalbar & Polda Perketat Pengawasan WNA, Jaga Keamanan dan Citra Pariwisata, https://pontianak.tribunnews.com/2025/08/10/phri-kalbar-polda-perketat-pengawasan-wna-jaga-keamanan-dan-citra-pariwisata?page=2 | Tayang: Minggu, 10 Agustus 2025 08:59 WIB)