PONTIANAK - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak serius pada sektor perhotelan di Kalbar. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Edi Chandra mengungkapkan bahwa sejak kebijakan ini diumumkan, tingkat okupansi hotel turun drastis hingga 30 persen. "Banyak reservasi acara dari pemerintah pusat maupun daerah yang dibatalkan. Ini langsung berimbas pada okupansi hotel yang merosot cukup tajam," kata Edi Chandra kepada Pontianak Post, Kamis (13/3). Menurutnya, sektor perhotelan sangat bergantung pada penyelenggaraan acara, termasuk rapat, seminar, dan event pemerintah. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sejumlah agenda yang sebelumnya direncanakan di hotel-hotel kini terpaksa dibatalkan atau dipindahkan ke fasilitas milik pemerintah sendiri. PHRI Kalbar berharap pemerintah daerah bisa mengambil langkah strategis untuk mengatasi kondisi ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggelar event-event besar yang bisa menarik wisatawan dan peserta dari luar daerah. "Kami berharap ada lebih banyak event seperti expo, festival, atau kegiatan pariwisata yang bisa mendatangkan tamu dari luar Kalbar. Ini akan membantu industri perhotelan bangkit kembali," tambahnya. Selain mengandalkan wisatawan, pelaku industri perhotelan juga mulai beradaptasi dengan strategi baru, seperti menawarkan paket promosi, mengembangkan layanan digital, hingga meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta untuk tetap bertahan di tengah tekanan efisiensi anggaran. Sebelumnya, General Manager (GM) Grand Mahkota Hotel Pontianak Yuyun Setiadi mengungkapkan, kebijakan efisiensi pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memang berdampak signifikan terhadap bisnis perhotelan di Kota Pontianak. “Efek efisiensi sudah terasa sejak akhir November, berlanjut ke Desember, dan makin terasa setelah terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025). Dampaknya sangat berpengaruh terhadap pencapaian revenue atau income hotel,” ujarnya. Menurut Yuyun, kebijakan efisiensi membuat instansi pemerintahan memangkas perjalanan dinas, dan kegiatan di luar kantor, termasuk aktivitas yang biasa digelar di hotel. Hal ini berimbas langsung pada penurunan pendapatan hotel, khususnya dari segmen pelanggan pemerintah yang selama ini cukup dominan. “Untuk segmen pemerintahan, penurunannya sekitar 30-40 persen. Angka ini saya kira juga tidak jauh berbeda dengan hotel-hotel lain di Pontianak,” ungkapnya. Tak hanya dari sisi pemasukan, efek domino juga terasa pada operasional hotel. Grand Mahkota Hotel Pontianak terpaksa mengurangi jumlah pekerja harian lepas (daily worker). “Bulan ini saja ada tiga sampai lima orang yang dikurangi. Kalau memang diperlukan, seperti saat acara buka bersama, baru kami panggil lagi. Di beberapa hotel lain bahkan sudah ada yang sampai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” jelas Yuyun. Meski demikian, ia memastikan hingga kini Grand Mahkota Hotel Pontianak belum sampai pada kebijakan yang harus mem-PHK karyawan. Penyesuaian baru sebatas pengurangan pekerja harian lepas, yang hanya akan dipanggil sesuai kebutuhan. Tak berhenti di situ, Yuyun memprediksi tekanan terhadap okupansi hotel akan semakin berat selama bulan ramadan. Selain faktor ibadah puasa yang secara rutin mengurangi kegiatan rapat atau event, kebijakan efisiensi semakin memperparah situasi. “Biasanya orang memang tidak banyak rapat di bulan puasa. Ditambah sekarang ada regulasi efisiensi, makin terasa dampaknya,” katanya. Yuyun menambahkan, segmen pemerintahan memang menjadi andalan bagi Grand Mahkota Hotel Pontianak. Kontribusinya terhadap pendapatan hotel rata-rata lebih dari 40 persen, jauh di atas segmen lainnya. Hal itu tak lepas dari posisi Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan baik tingkat kota maupun provinsi. “Jadi memang sangat terasa dampaknya (kebijakan efisiensi),” tutupnya.(bar) (Sumber Berita : https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465762758/kebijakan-efisiensi-anggaran-pemerintah-tekan-okupansi-hotel-di-kalbar-hingga-30-phri-banyak-reservasi-pemerintah-batal?page=2 | Gambar : Ilustrasi Efisiensi Anggaran. (Kekes) | A'an - Jumat, 14 Maret 2025 | 11:10 WIB)